Oleh : Salam. Loa (Mahasiswa FTI USN Kolaka)
Kolaka, (25/03/2021) Koltim-News.Com - Data survei 64,7℅ yang dirilis secara daring oleh Lembaga Indolikator Politik Indonesia, anak muda menilai partai politik atau politisi di Indonesia tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat.
Survei yang digelar Maret 2021 ini melibatkan 1.200 responden berusia 17-21 tahun. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.
Hal yang bisa dilihat dari dampak survei diatas adalah kejadian yang belum lama ini. Pemerintah pernah menyeru masyarakat untuk membenci produk asing. Namun tidak lama setelah ungkapan itu didengar oleh masyarakat, berita terkait akan desakan kementrian untuk impor beraspun beredar.
Sampai ada peserta dalam forum yang bertanya-tanya, apa ini disebabkan oleh politisi yang cenderung mengabaikan aspirasi umat atau karena sistem politik yang berlaku?. Yang memaksa pelaku kebijakan untuk mengabaikan aspirasi yang dikeluarkan masyarakat.
Namun jika dilihat dari sisi politisi yang latar belakang pendidikannya tidak diragukan dan rata-rata akhlak dan moralitas maupun kegiatan sosial sebelum masuk dilingkup pemerintahan sangat aktif dan masif. Setelah masuk dilingkup pemerintahan rata-rata yang bisa kita saksikan bersama adalah perubahan sikap yang begitu jauh dari sebelumnya.
Artinya adalah dari sisi politisi itu sendiri bukan sumber masalah dari pengabaian kepentingan masyarakat. Kita bisa melihat lebih kepada bagian sistem politiknya. Dimana dalam sistem ini semua yang terlibat didalamnya akan terikat dengan aturan yang berlaku. Dan kita semua tahu bahwa aturan ini sungguh banyak yang bertentangan dengan hukum Islam.
Sistem politik yang berlaku sekarang ini adalah sistem politik demokrasi yang asasnya sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme adalah konsep atau pemahaman yang memisahkan urusan kehidupan dunia dengan urusan moral dan spiritual. Sehingga akibat dari berlakunya sistem demokrasi ini adalah dalam lingkup pemerintahan tidak ada kesadaran bahwa Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan spiritual.
Merajalelanya korupsi, beredarnya miras, legalnya riba merupakan sedikit gambaran yang bisa kita saksikan bersama dewasa ini. Bahwasanya semua itu tidak lepas dari sistem yang berlaku saat ini, yakni sistem demokrasi yang asasnya sekularisme tadi.
Kesimpulannya adalah fakta yang terjadi saat ini adalah kerusakan dimana keadilan mulai punah. Ini adalah fakta yang buruk yang tidak ideal untuk kita sebagai umat yang bertakwa kepada Allah SWT. Yang juga hidup di bumi ciptaanNya. Umat harus menyadari fakta yang buruk ini, dengan cara melihat disekitarnya, untuk membuktikan ternyata benar kita punya masalah.
Kita harus menyelesaikan masalah ini, dengan menentukan atau mengambil fakta yang ideal untuk kita semua hidup didalamnya. Karena jika tidak ada fakta pengganti dari fakta buruk ini menuju fakta yang ideal maka perubahan yang diperjuangkan senantiasa semu. Dan pengganti yang ideal itu hanya pada islam yang memang berorientasi pada pelayanan umat secara penuh.
Hukum yang berlaku dari sisi Allah SWT akan memberikan keadilan karena tidak ada kepentingan yang tergandeng disana. Berbeda dengan hukum yang berasal dari manusia yang sebenarnya sarat dengan keterbatasan dan selalunya dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan yang berbasis kepada kepentingan individu, kelompok, bahkan kepentingan negara.
Allamah Asy-syahid Qutb menggambarkan, "Sesungguhnya hukum Allah SWT itu adalah hukum satu-satunya yang bebas dari kemungkinan zalim atau tiran. Karena Allah, Dialah yang maha adil yang tidak menzalimi siapapun."
Maka sudah seharusnya hukum Islam yang diterapkan untuk menggantikan fakta yang rusak tadi dengan memperjuangkannya, mendakwahkanya, menyeru umat untuk menyadari fakta pengganti ini. Agar rahmat Islam bisa lebih sempurna dengan adanya Institusi politik yang berasal dari Islam.[]
Wallahu’alam Bisshawab
