 |
| Foto : Istimewa |
Oleh: Subiran Paridamos, S.Ip, M.Ik (Ketua DPD KNPI KOLTIM, Brands Director Pilitician Academy Sulawesi Tenggara, Owner Kedai Rakyat, Pendiri Sekolah Peradaban, Pendiri dan Ketua gerakan ASLI KOLTIM, Ketua Arus Muda Indonesia, Konsultan Politik dan Media)
Salahkah ada kelompok masyarakat yang menolak calon wakil bupati KOLTIM yang berasal dari luar? Tentu saja TIDAK SALAH, dan itu sah-sah saja sebagai sebuah pandangan politik, sebagai sebuah aspirasi, apalagi mereka yang bersuara adalah adalah PUTRA DAERAH KOLTIM juga.
Kendati secara konstitusional yang berhak memilih adalah anggota DPRD, namun masyarakat berhak memberikan pandangan politiknya kepada wakilnya di DPRD, berhak menyampaikan aspirasinya kepada wakilnya di DPRD agar mengendepankan kepentingan rakyat dalam hal ini agar memilih wakil bupati yang TEPAT, yang menurut mereka harus berasal dari KOLTIM.
Masyarakat berhak mendiskusikan isu ini di ruang publik agar terbuka keran percakapan yang rasional antar masyarakat, terbuka debat kerakyatan yang elegan, terbuka alternatif nalar dan pikiran berbeda berkaitan pemilihan wakil ini. Sehingga meskipun pemilihan ini dilakukan di DPRD, tetapi masyarakat bisa memantau dan menyimaknya secara seksama.
Sebaliknya, salahkah orang dari luar KOLTIM tiba-tiba direkomendasikan dari partai politik pemenang pilkada kemarin untuk menjadi calon wakil bupati KOLTIM? Tentu tidak salah juga, asal tidak melanggar regulasi yang ada. Justru ketika partai politik merekomendasikan orang dari luar daerah tersebut, berarti DIDUGA partai politik tersebut menganggap bahwa secara kalkulasi politik orang luar masih lebih baik dari orang KOLTIM itu sendiri (dalam hal memenuhi kepentingan politik mereka). Apakah sikap partai itu salah? Ya tidak salah juga. Partai itu punya rasio politik sendiri, punya kalkulasi kepentingannya sendiri, sebagaimana masyarakat memiliki rasionalitasnya sendiri.
KEBUNTUAN KOMUNIKASI POLITIK
Titik krusialnya, saya melihat ada kebuntuan komunikasi politik di semua lini sehingga pemilihan wakil bupati KOLTIM (rasa Bupati) ini menghangatkan diskusi ruang publik.
Disatu sisi ada kebuntuan komunikasi politik, lobi dan negosiasi antar elite dan parpol, baik itu parpol pemenang pilkada kemarin, maupun antar parpol yang ada di DPRD. Kebuntuan komunikasi politik ini tentu karena tidak menemukan titik temu distribusi kepentingan dan distribusi kekuasaan yang berimbang. Ditambah tidak adanya tokoh pemersatu dan penengah dari proses politik itu sendiri. Semua pihak bersikukuh dengan pola mainnya sendiri, merasa superior sendiri, merasa sama-sama punya hak.
Disisi lain ada kebuntuan komunikasi politik juga antara elite dan rakyat di grassroot. Elite kurang mampu merasionalisasikan egenda politik berkaitan dengan pemilihan wakil ini. Elite dan parpol seolah memaksakan kehendak dan rasionalitasnya sendiri bahwa urusan rekomendasi pencalonan wakil itu adalah hak prerogatif partai yang tidak perlu mempertimbangkan polarisasi pendapat di masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat akhirnya stereotif atau berpandangan negatif kepada agenda parpol.
Dibutuhkan kematangan dan kewarasan politik dari para politisi dan elite kita, bahwa proses politik itu perlu dilalui dengan estetika lobi dan negosiasi yang elegan. Kan tidak mungkin semua orang jadi BUPATI dan WAKIL BUPATI, masih banyak posisi lain yang bisa dijadikan barganing posisi. Ini seharusnya bisa dinegosiasikan. Artinya distribusi kekuasaan itu harus dieksekusi secara berimbang.
Jika mau menang pemilihan, kuasailah tehnik lobi dan negosiasi, dudukkan dengan semua elite berkepentingan, akomodir dan rangkul yang lain. Rekonsiliasi dan distribusikan kekuasaan dengan etis
Selain itu para politisi dan elite kita juga harus belajar mengartikulasi dan merasionalisasikan setiap agenda politiknya kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan stereotif dari masyarakat yang akan berujung pada konflik horizontal.
KEKHAWATIRAN URGEN
Justru yang perlu kita khawatirkan adalah jangan sampai argumentasi menolak "bukan anak koltim" menjadi Bupati dan atau Wakil Bupati KOLTIM itu SAMA SAJA dengan argumentasi menerima "anak koltim", yakni bertumpu pada siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Dalam hal ini sebenarnya orientasinya terpusat pada mengumpulkan proyek dan bagi jatah nomenklatur kabinet yang ujung-ujungnya adalah bagi kue proyek dan jabatan. Jika demikian maka sejujurnya kita semua sama saja para "penjual" kedaulatan rakyat KOLTIM. Karena ternyata yang kita perjuangkan bukanlah untuk kesejahteraan rakyat KOLTIM, tapi kesejahteraan sendiri dan kelompok.
Saya mengajak kepada siapa saja untuk membawa isu ini kepada polarisasi yang lebih berkualitas yakni tentang bagaimana perjuangan rakyat memperjuangkan nilai, visi-misi dan nasib daerah, bukan sekedar hanya pertarungan "piring" untuk memperbaiki nasib orang per orang.
Jangan lagi ketika sudah berkuasa, semua orang yang tidak sepaham dengan kita, maka akan dibuang, dipecat, dll. Ayolah dewasa berpolitik. Politik itu jangan hanya diisi perdebatan siapa mendapatkan apa, kapan dan dimana. Ada yang tersenyum karena kebagian jatah, ada yang sakit hati dan kecewa karena sudah berjuang tapi tidak dianggap.
Sehingga saya mengajak arus muda dan koalisi rakyat dimanapun berada untuk menahan diri dari berbagai bentuk penggiringan opini dan isu yang bisa mengganggu dan merusak keamanan dan kenyamanan antar warga masyarakat. Masyarakat sudah cukup kesulitan hidup dimasa pandemi ini, jangan giring mereka saling menghujat dan menciderai satu sama lain hanya untuk memuluskan sahwat kekuasaan kalian sendiri.
Didiklah masyarakat untuk berpolitik yang bermartabat dan berkeadaban, bukan politik provokasi dan baperan. Jangan mengklaim bahwa seolah hanya orang tertentu dan kelompok tertentu saja yang bisa menjadi pemimpin di KOLTIM termasuk yang berhak memerintah dan menata pembangunan.
Editor : M.I.A
