Sosialisasi optimalisasi peran tugas dan fungsi BPK dan DPR terkait Pengelolaan Dana Desa di Koltim. Foto (Istimewa)
Koltim, Koltimnews.com - Anggota DPR-RI Bahtra bersama BPK Perwakilan Sultra lakukan Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kolaka Timur, Rabu (16/11/2022)
Hadir dalam kegiatan tersebut, Bahtra anggota Komisi XI DPR-RI, Kepala BPK Perwakilan Sultra, Plt. Bupati Koltim, Plt. Kapolres Koltim, Ketua DPRD Koltim, Sekda Koltim, Asisten, Staf ahli, Pimpinan OPD, Para Camat, Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kolaka Timur
Plt. Bupati Koltim Abdul Azis mengucapkan selamat datang kepada Bahtra anggota DPR RI dan BPK Sultra yang telah hadir di Kolaka Timur
"Kami ucapkan selamat datang di bumi wonua sorume Koltim kepada BPK Sultra dan anggota DPR RI karena diberikan kesempatan sebagai tuan rumah dan peserta sosialisasi ini," Ujar Abdul Azis
Selain itu, Azis menyampaikan bahwa Kabupaten Kolaka Timur terdiri dari 12 kecamatan, 16 kelurahan dan 117 desa yang tersebar di 12 kecamatan serta wilayah dan jangkauan yang sangat luas
"Sehingga banyak persolan dan kendala yang kami hadapi salah satunya adalah masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan Dana Desa serta di tambah lagi aspek regulasi. dengan banyaknya regulasi dan peraturan yang mengatur tentang Desa yang hampir setiap tahun mengalami perubahan sehingga Desa sering menemui kesulitan dalam perencanaan dan pelaporan pengelolaan keuangan dana desa, hal ini lah yang membuat pengelolaan Dana Desa rentan terjadi tindak pidana korupsi di Desa," Jelas Azis
Olehnya itu kata Azis, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur terus melakukan upaya-upaya yang kontinu untuk mengatasi permasalahan permasalahan di Desa.
"Pemerintah daerah selalu memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa dengan mengadakan kegiatan- kegiatan pelatihan maupun studi banding kepada para Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah di Desa," Tambahnya
Azis berharap harapan agar tidak ada lagi Desa di Koltim yang bermasalah dengan hukum akibat kelalaian, kekurang cermatan, ketelitian dalam mengelola keuangan Desa dan melakukan tindakan yang mengarah pada korupsi oleh para Kepala Desa
"Untuk mencegah dan menghindari hal itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur selalu melakukan tindakan monitoring dan pengawasan internal pengelolaan dana Desa melalui apip (aparat pengawas internal pemerintah) kepada Desa-desa sebagai upaya tindakan pencegahan dini terhadap korupsi dan peyalahgunaan anggaran di Desa," Jelas Azis
Tak hanya itu, beberapa Kepala Desa di Koltim diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyakan kepada Anggota DPR RI maupun BPK Sultra
Kepala Desa Orawa menyampaikan agar kiranya ada dana operasional di Desa
"Semoga pak Bahtra bisa memperjuangkan aspirasi kami. Karena gini pak, kami sudah setengah mati di Desa, namun tidak ada anggaran operasional nya, bagaimana kita mau berbuat banyak pak kalau tidak di anggarkan Dana Operasional," Ujarnya
Bahtra anggota Komisi XI DPR RI berjanji akan mengawal apa yang menjadi keluhan Kepala Desa di Kolaka Timur
"Saya akan mengawal aspirasi dari para Kepala Desa. Kan mitra saya juga kementerian keuangan, nanti pada saat rapat saya sampaikan beliau agar dapat lebih memperhatikan lagi Kepala Desa khususnya mengenai dana operasional," Jelasnya
Bahtra juga memuji kinerja Bupati Koltim yang hampir setiap hari turun bersama rakyat
"Bupati Koltim ini sungguh luar biasa. Selain beliau sahabat saya, memang watak beliau saya tahu sekali, dia kalau mau cari duit bukan jadi Bupati. Beliau ini mau mengabdi dan mensejahterakan masyarakat Kolaka Timur," Pungkasnya
Editor : M. I. A
