 |
| Rapat penuntasan Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kolaka Timur. Foto (Istimewa) |
Koltim, Koltimnews.com - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kabupaten Kolaka Timur melaksanakan rapat penuntasan kemiskinan ekstrem di Koltim, Jumat (1/12/23)
Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten 1, Staf ahli, Kepala Bappeda, Pimpinan OPD, Para Camat serta tamu undangan lainnya
Kepala Bappeda-Litbang Dr. Mustakim Darwis, SP., M. Si dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa ada beberapa lokasi yang belum ada koordinatnya
"Masih ada beberapa Kecamatan yang belum masuk data dan koordinatnya, ada juga yang sudah lengkap, saya harap segera di masukkan koordinatnya karena ini sangat penting untuk mengedintifikasi kemiskinan ekstrem yang ada di Desa," Ujarnya
Kata dia, Bupati Koltim sangat mendukung dan memerintahkan agar segera di tindaklanjuti kemiskinan ekstrem
"Jadi pak Bupati memerintahkan kami untuk segera turun ke masyarakat, menanyakan apa penyebab kemiskinan nya, serta langsung dibantu penyelesaian permasalahannya," Jelasnya
Lanjutnya, pihak swasta juga sangat mendukung penuntasan kemiskinan ekstrem
"Pihak swasta alhamdulillah mendukung kami dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem di Koltim, mereka siap turun dan membantu persoalan ini, saya harap kita bisa semua berkolaborasi agar tahun 2024 kemiskinan ekstrem 0% di Kabupaten Kolaka Timur,"
Setelah ini kata dia, Pemerintah dengan pihak swasta akan turun langsung meninjau masyarakat yang terkena kemiskinan ekstrem
Pada bulan Juli lalu, Kemenko PMK melaksanakan Konsolidasi Nasional ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden No.4 tahun 2022 yang menetapkan target pengurangan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024, enam tahun lebih cepat dari target Sustainable Development Goals (SDGs).
Dalam upaya mencapai target tersebut, Kemenko PMK terus mendorong kerja sama berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, civitas akademika, dunia usaha, lembaga philantropi dan pihak terkait lainnya untuk memperkuat keterpaduan dan sinergi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dalam sambutannya, Sekretaris Kemenko PMK Andie Megantara mengatakan bahwa upaya pemerintah dan non-pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ektrem mulai menunjukan hasil yang ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan ekstrem di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
“Pada September 2023 provinsi-provinsi yang berhasil mencapai angka mendekati 0% kemiskinan ekstrem bertambah dari 6 provinsi menjadi 13 provinsi,” ungkap Andie.
Andie juga mengatakan bahwa selama setahun terakhir, baik dari perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Bank Dunia menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional.
Menurut BPS, Posisi angka kemiskinan ekstrem per Maret 2022 adalah 2,04% dan menurun di September 2023 menjadi 1,74%.
Terbaru, seiring dengan rilis BPS angka kemiskinan Maret 2023 terus menurun baik di perdesaan maupun perkotaan, sehingga optimis target penurunan angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 dapat tercapai.
"Dengan rentang waktu yang tersisa hanya satu tahun menuju target 0% kemiskinan ekstrem, masih diperlukan penguatan keterpaduan dalam implementasi upaya percepatan tersebut," Tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyebut ada tiga prasyarat utama utama untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di Indonesia Tahun 2024 nanti.
"Peningkatan kualitas pelaksanaan program, mengembangkan dan memutakhirkan basis data untuk pensasaran program, serta konvergensi program antar K/L dengan program daerah maupun non-pemerintah. Ketiga hal tersebut dapat mensukseskan penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia," Jelas Andie.
